Koranmiliter - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meresmikan tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) di Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019) pagi.
Ketiga Kogabwilhan itu diresmikan panglima TNI dalam sebuah upacara militer dengan gelar pasukan dari berbagai satuan serta gelar berbagai alutsista.
Setelah mengecek kesiapan pasukan, Panglima TNI keemudian memimpin upacara pengambilan sumpah dan melantik tiga Panglima kogabwilhan.
Pangkogabwilhan I dipimpin oleh Laksda TNI Yudo Margono yang sebelumnya bertugas di Pankoarmada I. Makogabwilhan I berada diTanjungpinang, Kepulauan Riau,
Sedangkan Pankogabwilhan II dipimpin oleh Marsda TNI Fadjar Prasetyo yang sebelumnya bertugas sebagai Pankoopsau I. Makogabwilhan II berada di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Untuk Pankogabwilhan III dijabat oleh Mayjen TNI Ganip Warsito yang sebelumnya bertugas sebagai Asops Panglima TNI. Makogabwilhan III berada di Sorong, Papua.
Pembentukan Kogabwilhan ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 Komando Resort Militer dari Tipe B menjadi Tipe A.
Pembentukan Kogabwilhan merupakan salah satu upaya pembangunan kekuatan TNI sebagai daya tangkal (detterence effect), terhadap berbagai potensi ancaman.
"Kehadiran ancaman yang dapat mengganggu kepentingan nasional tersebut perlu diantisipasi dan dicermati guna menyusun pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan, dan gelar kekuatan TNI di masa mendatang sehingga dapat bersifat adaptif,” ujar Panglima TNI.
Panglima TNI menyampaikan, Kogabwilhan TNI juga merupakan representasi konsep kemampuan interoperabilitas TNI yang saat ini menjadi kebijakan prioritas bagi pimpinan TNI.
“Ancaman dan tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia di masa mendatang akan terus berevolusi, sehingga membutuhkan keterpaduan kekuatan matra darat, laut, dan udara dalam merespon ancaman tersebut,” tandas Panglima TNI.
Sebagai Kotamaops TNI, Kogabwilhan bertugas sebagai penindak awal apabila terjadi konflik di wilayahnya baik untuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.
Sedangkan untuk Kedudukan Makogabwilhan sendiri telah mempertimbangkan aspek komando dan kendali, strategi dan infrastruktur yang sudah ada saat ini.
Turut Hadir dalam kegiatan tersebut, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E, M.M, Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman, Ketua DPR RI, Gubernur Kepri, Gubernur Kalimantan Timur, dan para pejabat utama TNI serta kementerian dan lembaga. (Tjg)
