Koranmiliter - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla meminta TNI dan Polri harus membalas pelaku penyerangan aparat pemerintah oleh kelompok bersenjata di Papua.
Hal itu disampaikan Jusuf Kalla usai menanggapi konflik yang terjadi di Papua dalam sambutannya di acara Program Kegiatan Bersama Kejuangan TNI-Polri di Sekolah Staf dan Komamdo Angkatan Laut, Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).
Jusuf Kalla menyadari TNI dan Polri kerap diserang kelompok kriminal bersenjata ( KKB) saat mengamankan Papua. Karena itu, ia menilai tak masalah TNI dan Polri membalas jika diserang duluan.
"Pemerintah, TNI, Polri selalu menjalankan tugasnya dengan baik tapi apabila diserang tentu tidak bisa pasrah. Harus kembali untuk membalas siapa penyerangnya. Itu bukan pelanggaran HAM, karena yang melanggar HAM siapa yang duluan (menyerang)," jelas Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla meminta TNI dan Polri untuk tidak menghiraukan anggapan bahwa mereka melakukan pelanggaran HAM saat membalas serangan tersebut, terlebih jika anggapan itu muncul dari negara-negara Barat.
"Jadi bukan hanya karena satu korban di Papua, lalu TNI dianggap melanggar HAM. Kita tergantung prosedural apa yang kita buat, seperti itu. Tergantung hukum yang kita tegakkan," lanjut dia.
Meski begitu, Jusuf Kalla mengingatkan aparat TNI-Polri harus mengatasi kelompok bersenjata ini dengan standar yang berlaku dalam penegakan kedaulatan negara dan diakui dalam hukum perang internasional. (Sbp)
Setuju banget... Kenapa aktifis HAM Indonesia itu pada diam kalau tentara atau polisi yang jadi korban? Bahkan ketika teroris menyasar warga sipil pun mereka tetap diam. Apakah aktifis itu perpanjangan tangan kepentingan pihak luar? Sangat setuju kalau tentara dan polisi dikerahkan untuk menumpas gerombolan teroris di Papua, tentunya harus mengedepankan sikap persuasif terlebih dahulu...
ReplyDelete