KORANMILITER - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukan) Wiranto merespon permintaan penarikan pasukan TNI maupun Polri dari Papua oleh Staf Khusus (Stafsus) Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kagoya dan mantan Komisioner Komnas Ham Natalius Pigai.
Menurut Wiranto, penarikan personel TNI dari wilayah Nduga, Papua, tidak logis jika hanya dikaitkan dengan kepentingan pemilu.
"Kalau kemudian ada keinginan menarik TNI hanya karena pemilu, ya tidak logis," ujar Wiranto di Kantor Kemkopolhukam.
Wiranto menjelaskan pengiriman dan penugasan personel TNI di Papua, termasuk di Nduga, untuk kepentingan keamanan nasional. Ia berkata tugas TNI adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Ia juga berkata pemerintah, lewat TNI dan Polri wajib memberikan rasa aman bagi warga negara yang merasa mengalami gangguan keamanan.
"Nah, jangan sampai dicampuradukkan ya. Kalau ada permintaan TNI ditarik karena mau pemilu ya itu namanya salah arah," jelas Wiranto.
Senada dengan Wiranto, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari menilai pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak perlu ditarik dari wilayah Nduga,Papua. Menurutnya, tentara masih diperlukan untuk menjaga keamanan di Papua pada umumnya.
Abdul menyatakan kondisi di Papua sampai saat ini masih rawan terhadap berbagai gangguan keamanan sehingga masih membutuhkan kehadiran TNI.
Ia mengatakan OPM masih eksis hingga saat ini di wilayah yang berjuluk 'Bumi Cendrawasih' itu. OPM juga kerap membuat kondisi keamanan di Papua tak stabil karena kerap menyerang pasukan keamanan yang berjaga di wilayah tersebut.
Seperti yang diketahui, sebanyak 600 personel yang dikerahkan terdiri dari Zipur 8 dan Yonif 431 dari Kodam Wirabuana. Personel TNI itu tidak hanya mengerjakan pembangunan jembatan, tapi juga mengamankan selama pengerjaannya, mengingat pengerjaannya tidak tuntas setelah diserang KKB. (Psr)
