KORANMILITER - Presiden Joko Widodo diminta untuk menarik pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri dari Papua. Demi pertimbangan kemanusiaan.
Pemerintah juga diharapkan melakukan langkah-langkah dialog dalam menyelesaikan persoalan di Papua.
Dilansir dari situs Republika.co.id, Selasa (12/3). Menurut mantan komisioner Komnas HAM asal Papua, Natalius Pigai, ia menganggap keberadaan pasukan TNI dan Polri di Papua meunjukkan Jokowi belum memahami kondisi bangsa yang sesunguhnya.
Natalius pigai juga menilai Presiden Jokowi telah melakukan kebijakan yang destruktif dan mengancam eksistensi bangsa.
"Atas nama Kemanusiaan saya meminta saudara Presiden Joko Widodo agar menarik mundur semua pasukan TNI dan Polri yang menjalankan operasi di Papua dan untuk selanjutnya menjalankan langkah-langkah konstruktif, komprehensif dan persuasif melalui dialog yang bermatabat," Jelas Natalius.
Baca Juga : Ingin Menjadi Prajurit Tni Ad? Catat Tanggal Pendaftaran Dan Jadwal Tesnya Sepanjang Tahun 2019
Tak hanya itu, Natalius juga menyoroti kondisi prajurit TNI yang ada di papua. Ia meminta Jokowi agar memberi perhatian kepada anggota TNI di seluruh pelosok Indonesia, termasuk di Papua.
Kebijakan operasi keamanan yang diterapkan ternyata menyebabkan beberapa anggota yang menderita sakit di hutan belantara Papua.
"Sebagai pembela kemanusiaan saya merasa kasihan atas semua penderitaan ini," jelas Natalius.
Natalius juga menambahkan, berbagai kebijakan di Papua itu membahayakan dan menjadi ancaman keselamatan bagi rakyat kecil tidak berdosa di Papua.
Bahkan, rasa nasionaliame rakyat Papua sudah dititik nadir selama kepemimpinan Presiden Jokowi selama 2014-2017 karena berbagai pelanggaran HAM dan hukum baik terhadap rakyat Papua maupun juga non-Papua.
Senada dengan Natalius Pigai, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kagoya juga meminta 600 prajurit TNI tambahan ditarik kembali dari Kabupaten Nduga, Papua.
Lenis mengaku sudah menyampaikan usul tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia khawatir penambahan pasukan TNI yang diperuntukkan mengawal pembangunan Jalan Trans Papua menimbulkan ketegangan baru. Ia meminta pasukan tersebut ditempatkan sementara di Ibu Kota.
Lenis mengatakan penarikan pasukan TNI ini dilakukan demi menjaga kondusifitas menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Ia khawatir jika terjadi kembali baku tembak pesta demokrasi lima tahunan tak bisa dilaksanakan di wilayah itu.
Lenis juga menambahkan, dalam menghadapi kelompok bersenjata di Bumi Cendrawasih sangat dibutuhkan kesabaran. Menurut dia, bila terus terjadi baku tembak dirinya khawatir negara lain akan ikut campur tangan dalam menangani keamanan di Papua. (Psr)
Senada dengan Natalius Pigai, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kagoya juga meminta 600 prajurit TNI tambahan ditarik kembali dari Kabupaten Nduga, Papua.
Lenis mengaku sudah menyampaikan usul tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia khawatir penambahan pasukan TNI yang diperuntukkan mengawal pembangunan Jalan Trans Papua menimbulkan ketegangan baru. Ia meminta pasukan tersebut ditempatkan sementara di Ibu Kota.
Lenis mengatakan penarikan pasukan TNI ini dilakukan demi menjaga kondusifitas menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Ia khawatir jika terjadi kembali baku tembak pesta demokrasi lima tahunan tak bisa dilaksanakan di wilayah itu.
Lenis juga menambahkan, dalam menghadapi kelompok bersenjata di Bumi Cendrawasih sangat dibutuhkan kesabaran. Menurut dia, bila terus terjadi baku tembak dirinya khawatir negara lain akan ikut campur tangan dalam menangani keamanan di Papua. (Psr)
